syphax Pemerintah telah mengambil berbagai langkah strategis dalam upayanya untuk memerangi penyebaran situs judi online yang beroperasi secara ilegal. Inisiatif ini dilakukan untuk menciptakan lingkungan digital yang aman dan sehat bagi masyarakat. Kebijakan pemblokiran situs judi online tidak hanya mencerminkan komitmen terhadap penegakan hukum tetapi juga melindungi warga dari kegiatan yang dapat merugikan keuangan dan kesejahteraan sosial. Strategi Pemerintah :
- Koordinasi Antarlembaga: Pemerintah meningkatkan sinergi antar instansi, termasuk Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kepolisian, dan lembaga lainnya, untuk mengidentifikasi dan memblokir akses ke situs judi online.
- Penyuluhan dan Edukasi: Program edukasi publik terus diperkuat untuk mencegah keterlibatan dalam judi online ilegal, termasuk pelatihan tentang bahaya dan konsekuensi hukum berjudi online.
- Penguatan Regulasi: Peningkatan regulasi dan hukum untuk memberikan dasar hukum yang kuat dalam penindakan terhadap pelaku usaha judi online ilegal.
- Patroli Siber: Mengaktifkan patroli siber yang secara rutin memantau internet dan aplikasi pesan instan untuk mendeteksi aktivitas judi online.
Dampak Pemblokiran :
- Pengurangan Akses Ilegal: Pemblokiran efektif mengurangi akses ke situs judi, dengan demikian melindungi pengguna, khususnya anak-anak dan remaja dari pengaruh negatif judi online.
- Peningkatan Kesadaran: Inisiatif ini juga telah meningkatkan kesadaran publik tentang keberadaan dan risiko dari judi online.
- Tantangan dan Hambatan: Meskipun efektif dalam banyak kasus, pemblokiran sering kali dihadapi dengan tantangan seperti kemunculan kembali situs yang diblokir dengan alamat URL yang berbeda.
Pemblokiran situs judi online oleh pemerintah adalah langkah yang penting dan perlu dalam membangun lingkungan digital yang lebih aman. Meskipun masih terdapat tantangan, upaya ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memerangi kejahatan siber dan mendukung kesehatan sosial masyarakat. Keberhasilan upaya ini membutuhkan kerja sama dan partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat untuk mendukung internet sehat dan bebas dari praktik judi ilegal.
Masyarakat dihimbau untuk aktif melapor ke instansi terkait jika menemukan praktik judi online dan mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan ruang digital yang bersih dan sehat. Bersama, kita bisa mengurangi dampak negatif dari judi online dan mempromosikan penggunaan internet yang bertanggung jawab dan produktif.
Pencegahan dari Militer Indonesia dengan melakukan Pengecekan Rutin HP Anggota TNI di Lombok Tengah
Komandan Komando Distrik Militer 1620/Lombok Tengah Letkol Kav Andi Yusuf Kertanegara melakukan inspeksi mendadak, dengan mengecek handphone para prajuritnya. Hal itu dalam rangka mencegah para prajurit TNI terjerumus dalam praktik judi online.
“Sidak ini dilakukan bertujuan untuk mencegah terjerumusnya para prajurit dalam praktik judi online yang dapat membahayakan disiplin dan kewajaran dalam kehidupan militer,” kata Andi seusai melakukan pengecekan HP anggota jajaran di halaman Kodim 1620 di Praya, Senin (6/11).
Artikel ini telah tayang diJPNN.comdengan judul
“Mencegah Judi Online, Dandim Cek HP Anggota TNI di Lombok Tengah”,
https://www.jpnn.com/news/mencegah-judi-online-dandim-cek-hp-anggota-tni-di-lombok-tengah
Permintaan Blokir Rekening Terkait Judi Online oleh Kominfo
Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) segera memblokir rekening bank terkait judi online. Menurutnya, pemblokiran rekening bank akan mempersempit ruang gerak pelaku judi online.
“Kementerian Kominfo melakukan berbagai upaya penanganan konten melalui mekanisme patroli siber dan pengumpulan laporan masyarakat. Salah satu output dari penanganan tersebut yakni ditemukannya rekening-rekening perbankan yang digunakan dalam aktivitas judi online,” ujarnya di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Rabu (20/09/2023).
Menteri Budi Arie Setiadi telah melayangkan surat kepada Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, pada 18 September 2023. Surat itu berisi permohonan pemblokiran rekening bank terkait judi online.
“Kami memohon kepada Ketua Dewan Komisioner OJK, yang memiliki kewenangan dalam pengawasan jasa keuangan sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, untuk memerintahkan Penyelenggara Jasa Keuangan agar memblokir rekening-rekening perbankan yang digunakan dalam aktivitas judi online,” tutur Menkominfo.
Sejak tanggal 17 Juli s.d. 17 September 2023, Kementerian Kominfo telah menangani sebanyak 109.090 konten judu online dan 92 konten penipuan. Selain itu, Kementerian Kominfo telah menemukenali rekening terkait perjudian sebanyak 1.931 rekening.
Pemblokiran rekening terkait judi online merupakan upaya menciptakan ruang digital yang bersih dari judi online maupun judi slot sesuai dengan amanat pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).(**)
Berdasarkan Postingan dari Situs Resmi Kominfo Indonesia dari sumber https://www.kominfo.go.id/content/detail/51717/siaran-pers-no-314hmkominfo092023-tentang-menkominfo-minta-ojk-blokir-rekening-bank-terkait-judi-online/0/siaran_pers
Usaha Kominfo Melakukan Pemblokiran 866ribu Situs Judi Online
Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi menyatakan pemerintah telah memblokir akses terhadap 886 ribu situs judi sejak 2018 hingga Agustus 2023. Pemblokiran situs ini menjadi penting karena korbannya bukan hanya orang dewasa, namun juga anak-anak di Indonesia.
“Bulan Juli 2018 – 7 Agustus 2023 Kementerian Kominfo telah melakukan pemutusan akses dan takedown terhadap 886.719 konten perjudian online,” kata Budi Arie Setiadi saat konferensi pers di Jakarta, Selasa, 8 Agustus 2023.
“Jadi rata-rata setiap harinya kami melakukan pemutusan akses terhadap 1.500-2.000 situs dan puluhan aplikasi,” imbuhnya.
Berita ini telah di tampilkan pada situs metrotvnews.com dengan pranala link https://www.metrotvnews.com/play/b3JCyz1E-kominfo-blokir-886-ribu-situs-judi-online